Perkembangan Media Massa di Thailand
Pada Masa Pemerintahan Taksin Sinawarta
Thailand kadang kala juga disebut Mueang Taek, adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terkenal dengan kudeta nya. Thailand menganut sistem pemerintahan Monarki Konstitusi. Meskipun dipimpin oleh seorang raja, yang menjalankan pemerintahan adalah seorang Perdana Mentri. Sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Thailand dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. Kepala negara adalah Perdana Mentri, yang dilantik sang raja dari anggota-angota parlement dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas.
Parlemen Thailand yang mengunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional, yang terdiri dari Dewan Perwakilanyang berangotakan 480 orang dan Senat yang berangotakan 150 orang. Anggota perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara senator menjalani masa bakti selam enam tahun. Badan kehakiman tertinggi dalam Mahkamah Agung (Sandika), yang jaksanya dilantik oleh raja. Thailand juga anggota aktif dalam ASEAN.
Keberadaan media dan juga periklanan di Thailand telah mengubah pengalaman sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Media merupakan unsur penting dalam pergaulan sosial masa kini. Kebudayaan masyarakat tidak terlepas dari media, dan budaya itu sendiri direpresentasikan dalam media.
Sekarang ini eksploitasi pers dan media interaktif telah menuju ke arah penciptaan supremasi media yang mengancam keberadaan cara pandang objektif dan ruang publik. Hal ini sesuai dengan pandangan teori hegemoni; peran media bukan lagi sebagai pengawas (watchdog) pemerintah, tetapi justru menopang keberadaan kaum kapitalis dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka.
Perumusan Masalah
Bagaimana kepemilikan media Media Massa di Thailand?
Bagaiman Peran Pemerintah Dalam Perkembangan Sistem Media Massa di Thailand pada saat pemerintahan Thaksin Shinawarta?
KERANGKA TEORI
Teori yang digunakan untuk menganalisis perkembangan media yang terjadi di Thailand:
Teori Pers Otoritarian (Teori pers Sibert dkk)
Tujuan utama dari teori ini adalah mendukung dan memajukan kebijakan pemerintah yang berkuasa, dan mengabdi pada negara. Media dikontrol melalui izin/ lisensi/ paten pemerintah, dan sensor.
Teori Pers Soviet Komunis (Teori pers Sibert dkk)
Teori ini bersumber dari pemikiran Marx dan dikembangkan di Uni Soviet pada abad 19. Pers dikontrol dengan pengawasan ketat oleh pemerintah dan dilarang melakukan kritik terhadap tujuan partai dan berbagai kebijakannya.
Model Teori Media Ralph Lowenstein
Secara kepemilikan media dapat dimiliki oleh : Swasta : dimiliki oleh individu atau perusahaan non pemerintah, dan didukung sepenuhnya oleh iklan dan langganan, Partai : dimiliki oleh partai politik dan dibiayai oleh partai atau anggota partai, Pemerintah : dimiliki oleh pemerintah atau partai dominan pemerintah, dan subsidi sepenuhnya oleh pemerintah.
SISTEM MEDIA MASSA
Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, Thailand menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. Hal ini mengarah pada model Teori Pers Otoritarian (Teori pers Sibert dkk), Teori Pers Soviet Komunis (Teori pers Sibert dkk) dan Model Teori Media Ralph Lowenstein.
Kepemilikan media di Thailand banyak dikuasai oleh orang-orang yang memiliki peranan penting dalam dunia politik disana. Bahkan, Perdana Menteri Thaksin juga dikenal sebagai media savvy (memiliki bisnis di bidang media massa termasuk televisi). Di duga melalui media yang dimiliki, Thaksin mengunakan wewenangnya untuk menjadikan media sebagai tempat kampanye tersendiri dalam pemilihan perdana mentri di Thailand.
PEMBAHASAN
Kepemilikan Media Massa di Thailand
Media cenderung berada di bawah kekuasaan pemerintah. Pahkan pada massa kejayaan Perdana Menteri Thaksin Shinawarta, kontrol terhadap media dilakukan melalui iklan-iklan yang masuk. Bahkan Thaksin memiliki berbagai bisnis dan berpengaruh kuat dalam alokasi periklanan. Terdapat filosofi yang menyatakan alokasi periklanan bahwa periklanan itu perlu untuk mengontrol media massa. “Jika ingin iklan, ikuti kami, iklan kami akan datang atau iklan tidak datang jika tidak mengikuti kami,"
Contoh-contoh media yang ada di Thailand:
The Nation
Thai Post
The Bangkok Post
Thai Rath
Daily News
Khao Sod
Kom Chad Luek
▪ Harian Bisnis
National Multimedia Group
Post Today
Phoojadkarn Daily
▪ Majalah Mingguan
Phunjatkarn Weekly
Krungthep Turakij Biz Week
Sistem perkembangan media massa di Thailan pada saat itu bebas dimiliki oleh siapa saja. Akan tetapi kontrol media sepenuhnya tetap ada pada penguasa pemerintahan. Kontrol tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk, melindungi penguasa dari kritikan-kritikan yang dapat memojokan kekuasaan pemerintah pada saat itu.
Peran pemerintah dalam perkembangan sistem media massa di Thailand
Penguasa (Perdana Mentri Thaksin Shinawarta) memiliki berbagai bisnis dan berpengaruh kuat dalam alokasi periklanan. Bahkan pada masa itu terdapat tiga saluran televise, yang mendukung penuh kebijakan Thaksin. Kontrol terhadap media dilakukan oleh pemerintah melalui iklan. Bahkan Lewat Departemen Keuangan, pemerintah Thailand juga mengalokasikan anggaran untuk iklan yang hendak dipasang di media. Departemen tidak akan memasang iklan di media jika mengkritik pemerintah.
Melalui media pula akhirnya Thaksin Shinawarta dilengserkan dari jabatannya dengan cara Kudeta. Tapi pada saat itu media juga belum sepenuhnya mendapatkan kebebasan sebagaimana mestinya.
KESIMPULAN
System media massa yang di anut Thailand di pengaruhi oleh system pemerintahan yang ada di Negara tersebut, yaitu Monarki Konstitusional. Thailand menganut system Teori Pers Otoritarian (Teori pers Sibert dkk), Teori Pers Soviet Komunis (Teori pers Sibert dkk) dan Model Teori Media Ralph Lowenstein. Hal ini terlihat dari adanya control penguasa yang begitu besar terhadap media.
Kontrol Itu dilakukan penguasa (Thaksin) melalui iklan-iklan yang masuk kemedia. Media tidak dapat dengan bebas memberikan berita terhadap masyarakat. Penguasa akan melakukan tindakan tegas (hukuman) pada pelaku pelanggaran media. Terutama pelanggaran yang mengkritisi pemerintahan Thaksin pada masa itu.
DAFTAR PUSTAKA
Hidayat N Dedy, dkk, 2000, Pers dalam “Revolusi Mei”, Runtuhnya Sebuah Hegemoni, Gramedia, Jakarta
Severin Werner dan Tankard Jr, James, 1992, Communications Theories : Origins, Methods and Uses in Mass Media, Third Editon, hal 285, New York, London,
Siebert, Fred S Peterson, Theodore dan Schram, Wilbur, 1963, Four Theories of The Press, Urbana, University of Illinois Press Longman
Internet:
http://www.chiangmainews.co.th/
http://www.wikipedia.com/
http://www.thannews.th.com/
http://www.asiamedia.ucla.edu.htm/
www.asiasource.org/experts.cfm
