Teori Media Pembangunan

Teori ini berkembang di negara-negara dunia ketiga atau Negara berkembang. Adanya beberapa kondisi yang mana teori-teori pers yang ada tidak didukung adanya infra setruktur komunikasi, ketrampilan professional, sumberdaya produksi, budaya yang dianut, tersedianya audiens, dan ketergantungan secara umum Negara berkembang pada produk teknologi, ketrampilan dan budaya. Masyarakat dalam Negara berkembang sangat menginginkan pembangunan ekonomi, politik, social, budaya dan sebagainya, sehingga secara normative media harus bermuara pada hal-hal tersebut. Untuk itu media massa dan wartawan, memiliki kebebasan tertentu dan tunduk pada tujuan pembangunan bangsa.

Prinsip utama teori ini sebagai berikut:

− Media menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sesuai dengan kebijakan
nasional.
− Kebebasan media dibatasi oleh prioritas ekonomi dan kebutuhanpembangunan masyarakat.
− Memprioritaskan isi tentang kebudayaan dan Bahasa nasional.
− Media memprioritaskan informasi tentang Negara yang sedang berkembang.
− Para wartawan dan karyawan media memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengumpulkan informasi dan penyebar luasan.
− Untuk kepentingan pembangunan Negara memiliki campur tangan dengan membatasi operasi media, sensor, subsidi, otoritas dan pengendalian langsung dapat dibenarkan.



Teori Demokratik Partisipan

Teori ini sebenarnya merupakan reaksi dari ragam teori normatif media dalammasyarakat liberal, tetapi telah bergabung dengan sistem media pembangunan yang menekankan pada “masyarakat” sebagai titik sentral keterlibatan masyarakat dan komunikasi secara horizontal. Teori ini muncul karena komersialisasi dan monopoli media yang dimiliki secara pribadi, sentralisasi dan birokratisasi siaran public. Istilah “demokratis_partisipan” menunjukkan kekecewaannya terhadap sistem politik parlementer yang lebih banyak menghalangi tujuan, dibandingkan keterlibatan dalam kehidupan politik dan social.

Prinsip utama teori ini sebagai berikut:

− Setiap warga Negara secara individu dan kelompok minoritas memiliki hak untuk pemanfaatan media (hak untuk berkomunikasi) dan hak untuk dilayani oleh media.
− Organisasi dan isi media seyogyanya tidak tunduk pada pengendalian politik, yang dipusatkan atau pengendalian birokrasi Negara.
− Kelompok, organisasi, dan masyarakat local, seyogyanya memiliki media sendiri.
− Kebutuhan social tertentu berkaitan dengan media massa tidak cukup diungkapkan melalui tuntutan konsumen perseorangan, Negara dan berbagai lembaga utamanya.
− Komunikasi terlalu penting untuk diabaikan oleh para ahli.

Teori Pers Tanggungjawab Sosial VS Teori Pers Komunis

Teori Pers Tanggungjawab Sosial
Teori tanggung jawab sosial ini muncul pada permulaan abad kedua puluh sebagai protes terhadap kebebasan yang mutlak dari Teori Libertarian yang mengakibatkan kemerosotan moral pada masyarakat. Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Teori ini sering dianggap sebagi bentuk revisi terhadap teori-teori sebelumnya, yang menganggap bahwa tanggung jawab pers terhadap masyarakat sangat kurang. Hal ini ingin ditekankan sebagai orientasi yang utama dari pers. Penekanan tanggung jawab moral kepada masyarakat dengan usaha untuk menghindari kemungkinan terjadinya keadaan yang membahayakan kesejahteraan umum. Tujuan utama dari media massa pada teori ini adalah memberi informasi, menghibur dan berjualan, tetapi tujuan utamanya adalah mengangkat konflik sampai tingkatan diskusi.
Para pemilik media pada teori tanggung jawab sosial yang tidak puas terhadap fungsi pers dalam teori libertarian, berpendapat bahwa pers tidak dapat menjalankan fungsinya secara sempurna. Dalam memberikan pelayanan kepada sistem ekonomi, mereka mengharapkan agar tugas-tugas yang dijalankan oleh pers tidak mendahului fungsi-fungsi pers yang lain, seperti meningkatkan proses demokrasi dan pemberian penerangan kepada masyarakat. Hiburan yang disajikan haruslah hiburan yang baik. Dalam mencukupikeuangan media-media individu tertentu, hendaknya diberikan kebebasan untuk mencari pasar.




Teori Pers Komunis
Teori ini berkembang pada awal abad kedua puluh sebagai akibat dari sistem komunis di Uni Sviet. Sistem ini mendasarkan diri pada teori Karl Marx tentang perubahan sosial yang diawali oleh teori dialektika Hegel. Sesuai dengan sejarah kelahirannya dan pertumbuhannya yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah ideologi komunis dan berdirinya negara Uni Soviet, maka teori pers ini lebih sering disebut dengan istilah pers totalitar soviet atau pers komunis soviet.

Dalam teori komunis ini, media massa merupakan alat pemerintah (partai) dan bagian integral dari negara. Ini berarti bahwa media massa harus tunduk pada perintah dan kontrol dari pemerintah atau partai. Tunduknya media massa pada partai komunis membawa arti yang lebih dalam, yaitusebagai alat dari partai komunis yang berkuasa. Kritik diijinkan dalam media massa, tetapi kritik terhadap dasar ideologi dilarang. Media massa melakukan apa yang terbaik menurut pemimpin elit negara dan partai, dan apa yang terbaik bagi elit negara dan partai. Fungsi pers komunis sendiri ditetapkan sebagai alat untuk melakukan indoktrinasi massa atau pendidikan massa yang dilancarkan oleh partai.
Tunduknya pers secara total kepada partai komunis ini membawa konsekuensi bahwa kebebasan dibatasi untuk menerbitkan berita-berita atau pandangan-pandangan sendiri, demikian juga usahanya memanfaatkan kebebasan untuk sedapat mungkin melayani kepentingan atau pendapat para pembacanya.